Konflik Di Indonesia Setelah Merdeka

Konflik Indonesia dan Belanda

Atas nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah maju sudah ada pada genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai negara yang gres memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia menerima simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya ratifikasi negara lain terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan pemilihan Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Semula rakyat Indonesia menyambut dengan bahagia hati kedatangan Sekutu, alasannya mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, sesudah diketahui bahwa Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook ikut di dalamnya,sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA ialah organisasi yang didirkanorang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australiasetelah Belanda mengalah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan dan berpusat di Australia.

Keadaan bertambah jelek alasannya NICA mempersenjatai kembali KNIL sesudah dilepas Oleh Sekutu dari tawanan Jepang. Adanya cita-cita Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan diman-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Tugas yang diemban oleh Sekutu yang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata mempunyai kegiatan yang terselubung. Kedatangan pasukan Sekutu justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain ialah orang-orang Belanda yang ketika Jepang dating melarikan diri ke Australia dan membentuk kekuatan di sana. Mereka mempunyai cita-cita untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda. Dengan demikian perilaku Indonesia yang semula mendapatkan kedatangan Sekutu menjadi penuh kecurigaan dan kemudian berubah menjadi permusuhan.



Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Peristiwa di Surabaya itu merupakan rangkaian insiden yang dimulai semenjak kedatangan pasukan Sekutu dengan bendera AFNEI di Jawa Timur. Khusus untuk Surabaya, Sekutu menempatkan Brigade 49, yaitu penggalan dari divisi ke-23 Sekutu. Brigade 49 dipimpin Brigjen A.W.S. Mallaby yang mendarat 25 Oktober 1945. Pada mulanya pemerintah Jawa Timur enggan mendapatkan kedatangan Sekutu. Kemudian dibuat kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A.

Suryo dengan Brigjen A.W.S. Mallaby. Kesepakatan itu ialah sebagai berikut.

1)      Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda

2)      Menjalin kolaborasi kedua pihak untuk membuat kemanan dan ketentraman

3)      Akan dibuat kontrak biro

4)      Inggris akan melucuti senjata Jepang

Dengan kesepakatan itu, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata pihak Inggris ingkar janji. Itu terlihat dari penyerbuan penjara Kalisosok 26 Oktober 1945. Inggris menduduki pangkalan udara Tanjung Perak tanggal 27 Oktober 1945, serta membuatkan pamflet yang berisi perintah semoga rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjatasenjata mereka. Kontrak senjata antar Sekutu dan rakyat Surabaya sudah terjadi semenjak 27 Oktober 1945. Karena terjadi kontak senjata yang dikhawatirkan meluas, Presiden Soekarno dan Wakil

Presiden Moh. Hatta mengadakan perundingan. Kedua belah pihak merumuskan hasil negosiasi sebagai berikut.

1)      Surat-surat selebaran/pamflet dianggap tidak berlaku

2)      Serikat mengakui keberadaan TKR dan Polisi Indonesia

3)      Seluruh kota Surabaya tidak lagi dijaga oleh Serikat, sedangkan kampkamp tawanan dijaga bantu-membantu Serikat dan TKR

4)      Tanjung Perak dijaga bersama TKR, Serikat, dan Polisi Indonesia

Walaupun sudah terjadi perundingan, akan tetapi di aneka macam tempat di kota Surabaya tetap terjadi bentrok senjata antara Serikat dan rakyat Surabaya yang bersenjata. Pertempuran seru terjadi di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung itu dikepung oleh para perjaka yang menuntut semoga pasukan A.W.S. Mallaby menyerah. Tuntutan para perjaka itu ditolak pasukan Serikat. Karena begitu gencarnya pertempuran di sana, kesannya terjadi insiden fatal, yaitu meninggalnya A.W.S. Mallany tertusuk bayonet dan bambu runcing.

Peristiwa ini terjadi tanggal 30 Oktober 1945. Dengan meninggalnya A.W.S. Mallaby, pihak Inggris memperingatkan rakyat Surabaya dan meminta pertanggungjawaban. Mereka mengancam semoga rakyat Surabaya mengalah dan akan dihancurkan apabila tidak mengindahkan permintaan itu. Ultimatum Inggris bermakna bahaya balas dendam atas pembunuhan A.W.S. Mallaby disertai perintah melapor ke tempat-tempat yang ditentukan. Disamping itu, perjaka bersenjata harus menyerahkan senjatanya. Ultimatum Inggris itu secara resmi ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan Gubernur Soerjo. Karena penolakan itu, pertempuran tidak terhindarkan lagi, maka pecahlah pertempuran pada tanggal 10 November 1945.

Sekutu mengerahkan pasukan infantri dengan senjata-senjata berat. Peristiwa heroik ini berlangsung hampir tiga minggu. Dalam pertempuran tersebut, melalui siaran radio, Bung Tomo memperabukan semangat arek-arek Suroboyo. Pertempuran yang memakan korban banyak dari pihak bangsa Indonesia ini diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Peringatan itu merupakan komitmen bangsa Indonesia yang berupa penghargaan terhadap kepahlawanan rakyat Surabaya sekaligus mencerminkan tekad usaha seluruh bangsa Indonesia.

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini berlangsung tanggal 20 November hingga dengan 15 Desember 1945 antara TKR dan pasukan Inggris. Peristiwa itu berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan semula pasukan itu ialah mengurus tawanan perang. Akan tetapi, ternyata mereka diboncengi oleh NICA yang kemudian mempersenjatai para tawanan.

Di Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945 pecahlah pertempuran antara TKR yang dipimpin Mayor Sumarto dengan tentara Serikat. Dalam pertempuran itu gugur Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Kolonel Isdiman, komando pasukan diambil alih oleh Letkol Sudirman yang ketika itu menjabat sebagi panglima divisi Banyumas. Pasukan Serikat memakai para tawanan Jepang yang telah dipersenjatai untuk ikut bertempur. Mereka juga mengerahkan tank dan senjata berat lainnya.

Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah bertempur selama empat hari, akhirnya pasukan Indonesia berhasil mengusir tentara Serikat dari Ambarawa dan memukul mundur mereka hingga Semarang.

Medan Area

Mr. Teuku M. Hassan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini ialah menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh alasannya itu, mulai dilakukan pencucian terhadap 8 Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para perjaka kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga menimbulkan 96 korban luka-luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan ini kemudian dikenal sebagai pertempuran “Medan Area”.

Bandung Lautan Api

Istilah Bandung Lautan Api memperlihatkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan jawaban politik bumi hangus yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret 1946 sesudah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di kota-kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak lain, tentara Serikat menghendaki semoga persenjataan yang telah dikuasai rakyat Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan Bandung, tetapi terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai insiden Bandung Lautan Api.

Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)

Tragedi nasional ialah suatu rangkaian insiden yang menimpa bangsa Indonesia. Tragedi ini tentu membawa jawaban yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Peristiwa-demi insiden terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia sesudah mencapai kemerdekaan.

Pemberontakan PKI Madiun 1948

Peristiwa Madiun tidak sanggup dipisahkan dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR ialah kumpulan beberapa partai menyerupai partai Sosialis, Pesindo, partaiBuruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir SyarifuddinPada tahun 1948 Muso kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaranyang diberikan pada para anggota PKI ialah mengadu domba kesatuan nasional denganmenyebarkan teror. . Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI.

Dengan terjadinya insiden Madiun tersebut, pemerintah dengan segera mengambil tindakan tegas. Pemberontakan Madiun itu sanggup diatasi sesudah pemerintah mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto yang daerahnya mencakup Semarang, Pati dan Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI dalam insiden Madiun menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki. Ketika Belanda melaksanakan aksi terhadap Republik Indonesia, PKI justru menikam dari belakang dengan melaukan pemberontakan yang sekaligus sanggup merepotkan pemerintah Republik.



Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

Salah seorang yang juga menjadi dalang dalam pemberontakan Andi Aziz ialah Dr. Chr. R.S. Soumokil tiba ke Ambon. Ketika itu Soumokil menjabat sebagai Jaksa Agung Negara Bagian Indonesia Timut (NIT). Dia mensugesti pada anggota KNIL semoga membentuk Republik Maluku Selatan (RMS). RMS kemudian diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemerintah berusaha mengakhiri teror yang dilakukan oleh gerombolan RMS terhadap rakyat Maluku Tengah. Walaupun sudah dilakukan upaya damai, namun RMS tetap melaksanakan terror terhadap rakyat.

Pemerintah kemudian mengambil jalan dengan mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan tersebut. Pada 14 Juli 1950 pasukan dari APRIS mulai mendarat di Maluku. Pada bulan Desember 1950 seluruh Maluku Tengah sanggup dikuasai oleh APRIS. Para pemberontak melarikan diri ke pulau Seram. Pada tanggal 2 Desember 1953 Somoukil sanggup ditangkap dan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa ia dijatuhi eksekusi dengan pidana mati.

Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)

Sebagai fakta sejarah setiap orang Indonesia tidak akan melupakannya, bahwa di negara ini pernah terjadi insiden di tahun 1965 yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (G30 S/PKI) . Pada dini hari 1 Oktober 1965 mereka membunuh enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke Desa Lubang Buaya sebelah Selatan pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma. Mereka itu adalah:

• Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad yani.
• Deputy II Men/Pangad, Mayor Jenderal R.Soeprapto.
• Deputy III Men/Pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo.
• Asisten I Men/Pangad, Mayor Jenderal Siswodo Parman.
• Asisten IV Men/Pangad Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan.
• Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo.
• Letnan Satu Pierre Andrean Tendean.

Peristiwa G 30 S/PKI ternyata menjadi pemicu aksi protes terhadap kepemimpinan Soekarno, bahkan dituduhkan bahwa Soekarno ada di balik insiden tersebut. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda, mahasiswa dan pelajar KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Aksi mogok demonstrasi mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1966 di halaman Universitas Indonesia.

Di samping itu juga mereka melaksanakan aksi corat-coret serta tempelantempelan pada kendaraan-kendaraan bermotor yang antara lain berbunyi mengecam kepemimpinan Soekarno dan PKI. Mereka bertekad akan terus mogok hingga tuntutan mereka terpenuhi. Khususnya kendaraan-kendaraan ABRI diberi jalan dan disambut dengan meriah “hidup ABRI”. Peranan Amerika nampaknya besar di balik insiden ini, sebagai introspeksi diri bahwa semua ini terjadi alasannya kondisi politik di dalam negeri tidak stabil. Dari aksi para mahasiswa tersebut menghasilkan sebuah keputusan politik bersama yang dikenal dengan nama Tri Tura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang isinya:

• Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang bernaung dibawahnya.
• Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI.
• Turunkan harga/perbaikan ekonomi.

Untuk menjawab tuntutan tersebut maka Kabinet Dwikora mengadakan sidangnya di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 yang dipimpin oleh Soekarno. Sidang dimulai pukul 09.00, semua menteri nampak semua hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto alasannya sakit flu.

Presiden Sukarno menerima laporan bahwa di luar istana terdapat pasukan liar dengan kekuatan satu kompi mengepung istana. Ia eksklusif berhenti memimpin sidang, kemudian berangkat ke Istana Bogor. Sidang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Leimena untuk kemudian ditutup sehingga sanggup dikatakan sidang ini gagal. Melihat insiden ini maka Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M.Yusuf segera melaporkan situasi yang terjadi di Istana kepada Letjen Soeharto. Ketiga perwira itu juga meminta ijin kepada Menteri/Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor guna melaporkan situasi bergotong-royong di Jakarta.

Sore hari ketiga perwira itu menghadap Presiden yang didampingi oleh Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh dan Dr. Leimena, sementara itu ke Bogor disusul oleh ajun Presiden Brigadir Jenderal M.Sabur. Ketiga perwira ini mencoba menyakinkan presiden bahwa satu-satunya orang yang sanggup menguasai siatuasi cukup umur ini ialah Letjen Soeharto. Maka diajukan saran semoga Presiden memperlihatkan wewenang kepada Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban keadaan.

Dan sesudah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 memperlihatkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, surat mini dikenal dengan nama Supersemar. Secara umum Supersemar mempunyai arti penting, di antaranya:

• Keluarnya Supersemar merupakan tonggak gres dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, alasannya dalam periodisasi sejarah Indonesia mulai dikenal Orde Baru.
• Dengan Supersemar menimbulkan Letnan Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
• Berlandaskan Supersemar Letnan Jenderal

Soeharto harus mengambil langkah-langkah yang penting dan memberi arah gres kepada perjalanan hidup bangsa dan negara.

Share this post